Breaking News

Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Antropologi Referendum

Antropologi Referendum

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf yang akrab disapa sebagai Mualem (panglima) yang menghendaki terwujudnya referendum di Aceh, menggelinding bak bola panas di tengah bekunya politik lokal Aceh. Mualem menyampaikan ‘Aceh lebih baik referendum’ dalam sambutannya pada peringatan sembilan tahun wafatnya Wali Neugara Aceh, Teungku Muhammad Hasan Ditiro di Banda Aceh pada 27 Mei 2019.

Menurut Mualem, Aceh meminta referendum karena merasa Indonesia tidak jelas soal keadilan dan demokrasi,  Indonesia juga dianggap sudah mengalami krisis multidimensi di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Setelah pernyataan Mualem ini, kata ‘referendum’ menjadi kata yang sangat berbahaya dan penuh kengerian.

Sebelumnya, Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) pernah mempopulerkan kata ‘referedum’ sebagai jangkar perjuangan, namun kini organisasi yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik lokal ini tetiba saja mementahkannya. Partai ini kemudian dianggap sudah terlalu intim dengan penguasa dan rakyat mulai menjauhi dan mencelanya. Sementara itu, Mualem yang sudah kalah di pilkada Gubernur Aceh kembali mencuat sebagai pesona Aceh yang penuh kharisma.

Muzakkir Manaf memang merupakan tokoh kharismatik Aceh terakhir pasca wafatnya Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Posisi sentral ketokohan Mualem ini membuat wacana ini menjadi sangat mengejutkan, semua orang menaruh perhatian yang sangat serius. Setiap kata yang diucapkannya memiliki konsekuensi politik yang mendalam bagi rakyat Aceh.

Momentum pernyataan referendum dari Mualem ini seperti mantra yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa mati yang masih ingin merdeka. Pasca “kekalahan non-definitif” calon presiden Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno, wacana ini mencuat sebagai ungkapan kekecewaan mendalam dan beruntun atas gagalnya tekad GAM (Gerakan Aceh Merdeka) untuk mempersembahkan janji  mesianik bagi rakyat Aceh.

Referendum sebagai Siasat

Dalam sistem demokrasi, referendum adalah mekanisme untuk menjawab kebuntuan musyawarah dan mufakat. Bergabungnya Irian Jaya tahun 1957 adalah salah satu manfaat positif referendum. Sebaliknya, terpisahnya Timor Timur tahun 2002 adalah sisi negatif referendum yang masih traumatik bagi Pemerintah RI. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB.

Dalam sejarahnya, Aceh bukan semata-mata hendak merdeka dan terpisah sendiri dari rumpun keindonesiaan. Tujuan atau telos hakiki rakyat Aceh adalah mewujudkan sistem politik yang adil makmur dan penuh berkah Tuhan, tak perlu harus menjadi terpisah. Teleokrasi ini adalah budaya politik Aceh yang sangat asli dimana integrasinya ke Indonesia tahun 1946 didorong oleh keputusan para ulama untuk bersama-sama entitas etnik lain mewujudkan tujuan mulia ini.

Fachry Ali (1994) dalam magnum opus-nya The Revolt of Nation-State Builders menyebutkan bahwa para pembangun negara bangsa Indonesia yang dulu penuh dengan semangat religius telah memberontak terhadap penguasa negara bangsa yang sekuler dan sentralistik yang kemudian ingkar janji dan tak mau memenuhi hak-hak kultural masyarakat lokal di Aceh dan Sumatera Barat.

Negara yang dulunya dilindungi seperti bayi, kini telah tumbuh menjadi lajang yang kurang ajar dan tak tahu berterima kasih. Negara sekuler yang diperjuangkan dengan gegap gempita teriakan agamis kini telah tumbuh menjadi pria sangar yang berwatak kejam dan berkumis tebal penuh kezaliman.

Kini Indonesia di bawah Jokowi dipersepsikan sebagai negara leviathan yang telah bersekutu dengan negara komunis nun jauh di Asia Timur sana.

Orang Aceh tak melihat adanya harapan lagi bagi kesejahteraan bersama, keadilan dan kemakmuran dari Indonesia yang sedang tergadaikan oleh hutang dari Tiongkok. Maka, ancaman lunak yang disuarakan Mualem adalah referendum sebagai jajak pendapat yang masih mungkin bisa dicurangi. Padahal, wacana referendum sesungguhnya adalah kanalisasi atas tersumbatnya ratifikasi MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki  yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah RI dan GAM tahun 2005. Perjanjian Kesepahaman ini ‘dianggap’ baru diratifikasi 30% dalam bentuk UU Nomor 11 Tahun 2006, sementara 70%-nya masih buntu dan belum diwujudkan secara konsisten oleh Pemerintah RI.

Referendum adalah pilihan paling lunak dari semua tuntutan politik yang pernah ada di dalam sistem politik demokrasi. Mekanisme referendum adalah bentuk lain dari pemilihan umum yang konsekuensinya hanya satu: berintegrasi atau berpisah. Wacana satu kata Mualem ini kini meledak menjadi perdebatan di Aceh dan mendapatkan banyak dukungan berbagai daerah lain (seperti Minang, Riau, dll) yang merasa tak sudi berada di bawah sistem yang tak diridhai Tuhan.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...