Breaking News

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Barat

Antara WTP dan Temuan

Antara WTP dan Temuan
Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE.

Meulaboh | Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan yang akuntabel, diakui telah menjadikan citra daerah ini semakin baik.

Namun, di balik WTP itu ternyata ada beberapa temuan. Informasi ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE. Menurut dia, masalah ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Aceh Barat agar segera berbenah diri.

Menurut Ramli, ada tiga item besar yang menjadi temuan utama dari hasil audit tadi, diantaranya pengelolaan token listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang nilai kegiatannya mencapai Rp 2,5 miliar. “Temuan lain ada juga pengadaan alat medis di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan ada temuan di Dinas Pendidikan,” kata Ramli SE, Rabu, (12/6/2019), usai rapat bersama pemerintah di Gedung DPRK setempat.

Namun, Ramli SE masih enggan merincikan apa hasil temuan itu. Tapi, ada beberapa hal yang perlu dicatat kata dia. Misal, temuan tentang penambahan masa kerja yang tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, fisik dari proyek tidak menjadi cacatan BPK sebab tidak pernah dilakukan cek lokasi, sehingga Ramli mempertanyakan audit BPK selama ini ada atau tidak adanya pemeriksaan fisik yang harusnya menjadi bagian dari audit lembaga independen itu.

Plt. Kepala DPKAD Kabupaten Aceh Barat, Zulyadi

 

“Hal itu tentu saja tidak mempengaruhi opini WTP yang diberikan lantaran menurutnya pemberian WTP karena dari sisi laporan keuangan sudah memenuhi standar yang ditentukan. WTP tidak menjamin semuanya bersih,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Aceh Barat, Zulyadi mengakui adanya temuan BPK RI tersebut, namun menurutnya temuan itu merupakan rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan di masa mendatang.

Dikatakannya, apa yang menjadi temuan itu masih dapat ditolerir lantaran hanya kesalahan secara administrasi, namun secara pengerjaan di lapangan telah sesuai dengan prosedur. Contohnya, terkait program hibah token listrik gratis bagi masyarakat, dalam penyalurannya diterima sesuai dengan yang membutuhkan, namun secara pengelolaan masih butuh pembenahan.

Dirinya menjelaskan, dalam memberi opini WTP,  BPK RI memiliki beberapa penilaian dalam laporan keuangan yang dianggap sesuai untuk diberikan. Misal, telah sesuai dengan Standar Akuntan Pemerintah (SAP). “Juga tidak ada ketekoran kas dalam pengelolaannya, serta tidak ada temuan menyangkut dengan hutang piutang kas. Kemudian apa yang menjadi temuan ada ringnya. Misal ring di bawah tiga miliar itu masih bisa ditoleransi atau ditolerir,” demikian Zulyadi.***

Komentar

Loading...