Breaking News

Anggota DPRK Aceh Besar Sampaikan Hasil Reses

Anggota DPRK Aceh Besar Sampaikan Hasil Reses

Aceh Besar | Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan ke III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, di Gedung DPRK Aceh Besar, Jantho, Aceh Besar, Senin (9/4/18).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman, SE dihadiri Bupati Mawardi Ali dengan agenda mengusulkan delapan rancangan qanun (raqan) ke DPRK Aceh Besar, dan penyampaian hasil reses kedua semua fraksi di DPRK Aceh Besar.

Dihadapan 32 anggota DPRK dan unsur Forkopimda Aceh Besar, Sulaiman menekankan agenda reses merupakan awal tugas seluruh anggota DPRK Aceh Besar. Dia berharap, masa reses yang singkat itu tidak mengurangi kualitas DPRK dalam menjaring aspirasi dari masyarakat.

“Saya mengajak seluruh anggota DPRK pada menjalankan jalan konstitusional yang diamanatkan kepada kita, dalam kerangka checks and balances. Kemudian harus sinergi dalam membangun kolektivitas kerja untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas kerja pemerintah,”harapnya.

Dia berjanji akan segera menyusun program kerja badan legislasi DPRK, yaitu dengan cara menyelesaikan beberapa rancangan qanun-qanun yang tersisa dengan harapan semoga rancangan qanun yang menjadi prolegda tahun 2018 dapat kita tuntaskan semua sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

“Dalam bidang anggaran DPRK Aceh besar pada masa persidangan ketiga ini, akan melakukan pembahasan LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2017, kemudian badan anggaran juga akan membahas rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Besar 2017,” ungkapnya.

20180411-4fee75c6-3250-4210-bc16-569a3674e9c7

Sementara itu, Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali, mengusulkan delapan rancangan qanun (raqan) ke DPRK Aceh Besar. Salah satu peraturan daerah tersebut adalah Raqan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Besar (2017-2022).

Bupati Mawardi dalam kesempatan itu mengatakan, khusus menyangkut penyampaian Raqan RPJM sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. RPJM itu mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan nasional. “RPJM ini menyangkut rencana strategis pembangunan Aceh Besar yang selama ini memang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Mawardi Ali.

Bupati juga meminta jajaran eksekutif dan legislatif untuk menyusun road map anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti amanat Mendagri Nomor 86 Tahun 2017. RPJM itu juga diarahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih serta tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu juga terpenuhinya janji politik para kepala daerah, karena memang itu sesuai dengan kebutuhan rakyat.***

 

 

 

 

Komentar

Loading...