Anggota DPRK Pidie, Desak Pemerintah Segera Rehab Bendungan Tiro

Anggota DPRK Pidie, Desak Pemerintah Segera Rehab Bendungan Tiro
Anggota DPRK Pidie Fraksi Partai Aceh (F-PA), Mahfuddin Ismail, saat meninjau Bendungan Irigasi Tiro/Truseb, Sabtu (13/7/2019).

Sigli | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Fraksi Partai Aceh, (F-PA), Mahfuddin Ismail mendesak pemerintah segera bangun kembali bendungan Ointu Satu Kecamatan Tiro/Truseb. Sebab ada kebocoran di beberapa tempat, sehingga air sulit mengairi sawah milik warga di beberapa kecamatan. Itu terbukti saat pihaknya didampingi Tgk Iskandar Daud meninjau Bendungan Pinto Satu Tiro.

Menurut Mahfuddin, bendungan tersebut sudah cukup lama bocor, karena ada laporan masyarakat dan untuk menyahuti aspirasi masyarakat pihaknya meninjau langsung bendungan tersebut. Ternyata kata Mahfuddin, laporan warga benar ada kebocoran dan belum ada tanda-tanda diperbaiki. "Saya minta bendungan ini segera direhab kembali agar masyarakat tidak kesulitan air," pintanya.

Pihaknya lanjut Mahfuddin, segera merespon permintaan masyarakat di daerah itu dan langsung turun ke lapangan. Menurut keterangan dari Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Keujreun Blang setempat, pintu bendungan sudah lama bocor dan telah dilaporkan camat ke Pemkab Pidie.

Memang kewenangan pengelolaan bendungan Tiro ini menjadi domainnya Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air UPTD-nya Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. "Tapi sebagai penyambung lidah dari masyarakat Pidie, sepatutnya Pemkab Pidie merespon persoalan aspirasi masyarakat ini dengan melaporkan langsung ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 di Banda Aceh," jelas Mahfuddin.

Karena wewenang mereka (balai), pemkab harus pro aktif merespon persoalan tersebut. Imbas dari kebocoran ini, masyarakat petani mulai dari Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Glumpang Tiga dan Kecamatan Glumpang Baro, kewalahan mendapatkan air yang maksimal. Apalagi debit air rendah, karena hujan dalam beberapa bulan terakhir di Pidie jarang sekali. Tentu menambah persoalan kekurangan air petani yang sedang bercocok tanam.

Pihaknya sebagai wakil rakyat segera memanggil Dinas PUPR dan pejabat terkait lainnya, dengan melakukan rapat kerja menyampaikan aspirasi masyarakat agar segera merespon persoalan ini. Kemudian nantinya akan melakukan kunjungan langsung ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 di Banda Aceh, membawa persoalan ini agar mereka segera mencari solusi terhadap persoalan petani.

Pihaknya bersama pemerintah akan mencari solusi bagaimana menanganinya. Apakah dibenarkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Pidie tahun 2020 untuk merespon cepat aspirasi masyarakat petani. "Kita lihat celah hukum agar tidak salah dalam penggunaan anggaran kabupaten mengingat bendungan Pintu Satu Tiro tersebut adalah kewenangan Kementerian PUPR," ujar Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh, Mahfuddin Ismail.***

Komentar

Loading...