Breaking News

Anggota DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB

Anggota DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium DOB
IST

Jakarta | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Melalui Komite I melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Wakil Presiden RI,sekaligus sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), H. Jusuf Kalla di Kantor Wapres RI, Jakarta, (18/07/17).

Dalam pertemuan tersebut DPD RI, melalui Wapres Yusuf Kalla, mendesak Pemerintah RI mencabut moratorium Deerah Otonomi Baru (DOB) dan mendesak segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan. Ingin mendorong pemekaran daerah sebagai pilihan rasional objektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen dan keberpihakan kepada daerah, " kepada Pak Wapres, kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai moratorium DOB, padahah, penataan daerah merupakan bukti komitmen dan keberpihakan DPD RI kepada daerah, "sebut Oesman Sapta.

Masih kata Oesman Sapta, DPD mengapresiasi UU Pemda No. 23/2014 karena memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah melakukan akselerasi pembangunan sesuai kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu, DPD RI mendesak pemerintah agar mengakomodasi adanya tuntutan pemekaran daerah. Katanya lagi, saat ini DPD RI menerima usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 173, yang terdiri 16(enam belas) usulan DOB Provinsi dan 157(seratus lima puluh tujuh) usulan DOB Kabupaten/Kota. Bagi DPD RI usulan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah.

Sementara itu, Wakil Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan terus berupaya memperjuangkan kepentingan daerah di Pemerintah Pusat agar Pemekaran DOB dapat segera terwujud. "Kita akan kawal dan desak Sampai Pemerintah mencabut moratorium DOB" tegas nya. Fachrul Razi mengatakan Pemerintah Pusat harus mengambil sikap cepat Karena akan berdampak Pada kekecewaan daerah kepada Pusat dan Pemerintah Pusat akan Kewalahan jika semua calon DOB akan beramai ramai melakukan demo besar besaran Di Jakarta menuntut DOB diwujudkan.

Sebagai informasi pada Agustus 2015, pemerintah sudah menetapkan Perpres No. 91/2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang di dalamnya menyebutkan salah satu tugas DPOD adalah secara khusus memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan tentang Penataan Daerah. Namun hingga saat ini DPOD belum mengusulkan atau merekomendasikan kepada Presiden atas RPP Penataan Daerah dan RPP Desertada yang sudah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. ***

Komentar

Loading...