Aksi Tuntut Dibatalkan Mobil Dinas Baru Saifannur

Anggota Dewan Terima Peserta Aksi Demo

Anggota Dewan Terima Peserta Aksi Demo
Penulis
Rubrik

Bireuen | Setelah tiga jam menggelar orasi dalam aksi demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen, di depan pintu gerbang Gedung DPRK Bireuen. Akhirnya mereka diterima anggota DPRK setempat, Senin (8/10/2018). 

Ada 10 orang perwakilan pendepo diterima setelah dilakukan negoisasi oleh aparat kepolisian. Mereka diterima di halaman gedung itu. Dihadapan sejumlah anggota dewan Bireuen itu, seorang diantara mereka membaca tuntutan yaitu; pembatalkan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Saifannur. Kedua, meminta Bupati Bireuen tidak memaksa kehendak dalam menerima mobil dinas baru usulan APBK-P 2018, karena ada pertimbangan tanggungjawab moral kita bersama dengan kondisi keuangan daerah Bireuen sedang sakit/devisit.

Tuntutan lainnya, Bupati Bireuen jangan menjalankan roda pemerintahan secara dinasti penetapan kepala SKPK di lingkup Pemkab Bireuen. Meminta Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan pemberdayaan nasib ekonomi pedagang kaki lima di Bireuen.

Meminta kepada Bupati Bireuen dalam hal pengadaan proyek APBK Bireuen harus mencerminkan keadilan dan transparan, serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara kontraktor, lebih mengutamakan pemenang pada perusahaan sanak keluarganya (nepotisme).

Mendesak tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh segera mencoret item pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen dalam APBK-P 2018. dan meminta eksekutif dan legislatif Bireuen dalam pembahasan APBK Bireuen supaya lebih peka terhadap persoalan masyarakat dengan melibatkan elemen sipil dalam pembangunan Bireuen.

Selain itu, mendesak Bupati Bireuen untuk menganggarkan beasiswa/santri kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang Nasional yang berlaku dengan mengalokasikan Anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBK Bireuen.

Masih ada, meminta DPRK Bireuen memanggil Pemkab Bireuen untuk meninjau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah milik PT. KAI dan menguntungkan Pemkab Bireuen sebagai nilai ekonomis sumber Pendapatan Daerah Bireuen (PAD).

Bupati Bireuen juga diminta harus menunaikan janji politik kampanye secara tuntas dan ikhlas. Caranya, dengan membuka akses Transparansi Keterbukaan Infomasi Publik serta penuh tanggungjawab. Sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada Masyarakat Bireuen, tanpa egois dan sombong.

Tuntutan itu diserahkan kepada Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad. ”Kami akan memasukkan dalam tim evaluasi dan siap menerima tuntutan itu. Insya Allah kami akan sampaikan aspirasi adik-adik ini,” ungkap dia. Setelah itu para pendemo pun membubarkan diri.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...