Merespon Surat Gubernur Aceh

Anggaran Dibahas Komisi Tidak Menyalahi Aturan

Anggaran Dibahas Komisi Tidak Menyalahi Aturan
Ketua Fraksi Gerindra-PKS Abdurrahman Ahmad. (klikkabar.com)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman Ahmad, melalui sambungan telpon, Selasa (23/01/2017) mengaku. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah duduk, rapat dan membahas surat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait tanggapan jadwal pembahasan KUA-PPAS RAPBA 2018.

Secara Peraturan, Kementerian Dalam Negeri (Permendagri), pembahasan anggaran memang wewenang Banggar. Namun, tata tertib (Tatib) DPRA Nomor 1 tahun 2016 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mengatur bahwa Banggar dapat mendelegasikan pembahasan anggaran kepada komisi-komisi atau alat kelengkapan DPR Aceh lainnya. “Jadi pembahasan anggaran oleh komisi-komisi DPRA merupakan pendelegasian tugas Banggar kepada komisi,” kata kader Gerindra ini.

Itu sebabnya, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang itu, pendelegasian pembahasan anggaran oleh Banggar ke DPRA juga tidak menyalahi aturan. “Artinya sudah sesuai dengan Tatib DPRA dan tidak menyalahi ketentuan,” ujar Abdurrahman Ahmad.

Kemudian, kenapa Banggar mendelegasikan pembahasan anggaran kepada komisi, itu juga sebagai upaya mempercepat pembahasan anggaran. “Mengapa di delegasikan untuk mempercepat pembahasan anggaran setiap tahun. Kalau pembahasan anggaran TAPA dengan Banggar, memakan waktu cukup lama,” sebutnya.

Sebab, dalam pembahasan anggaran, DPR Aceh harus membuka secara detail program yang diusulkan dalam KUA-PPAS. Maksudnya, DPRA tidak hanya melihat datar program yang diusulkan, tetapi harus dibahas secara mendalam.

Lalu lanjut Abdurrahman Ahmad, Tatib DPR Aceh  yaitu sesuai Pasal 76 ayat (2) juga disebutkan dalam melakukan tugasnya, Banggar dapat mendelegasikan kepada komisi-komisi. “Kita juga harus buka program kegiatan. Jadi, Tatib juga menentukan demikian. Tidak salah, bukan kita lakukan itu tanpa dasar,” tegas Abdurrahman Ahmad.***

Komentar

Loading...