Terkait Proyek IPAL di Gampong Pande

Andai Ketua DPRK Banda Aceh Tidak Membatalkan Penyusunan Naskah Akedemik

Andai Ketua DPRK Banda Aceh Tidak Membatalkan Penyusunan Naskah Akedemik
(Azhari Usman/modusaceh.co)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Yusri Ramli, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa) mengaku, andai naskah akademik situs sejarah di Banda Aceh selesai disusun. Maka, pekerjaan instalasi  air limbah (IPAL) tidak akan dibangun di atas kuburan  para raja-raja Aceh Darussalam. Pernyataan itu disampaikan Yusri Ramli akrab disapa Ayi pada MODUSACEH.CO di Banda Aceh, Selasa, (12/9/17).

Ceritanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Arif Fadillah, meminta Mapesa untuk membuat naskah akademik. Isinya tentang tempat-tempat situs sejarah di Kota Banda Aceh yang mengandung nilai sejarah, sehingga pembangunan infrastruktur yang tidak menghancurkan situs sejarah tersebut. "Namun, baru satu  bulan masa pengerjaan, Arif Fadillah melalui PPK DPRK Banda Aceh memutuskan menghentikan pengerjaan itu," kata Yusri Ramli akrab disapa Ayi.

Diakui Ayi, Mapesa tidak mengetahui secara pasti kenapa Arif Fadillah menghentikan penyusunan itu. Sebab dalam perjanjian, jelas disebutkan, masa pengerjaannya dua bulan. Memang, Arif Fadilah tidak secara langsung mengatakan dan menyuruh Mapesa menghentikan pekerjaan itu. Namun, saat ia mendatangi DPRK Banda Aceh, seorang pejabat PPK DPRK Banda Aceh menyuruh Mapesa menghentikan pengerjaannya. Sebab, Arif Fadillah telah menyuruh orang lain dalam penyusunan naskah tersebut. " Yang suruh kami itu Pak Arif, jelas yang tahu kami itu cuma beliau, tapi tiba-tiba disuruh berhenti, kami kecewa berat," ungkap Ayi.

Memang, kata Ayi, dalam penyusunan itu, Mapesa melibatkan banyak peneliti sejarah dan arkeolog. Harapannya, naskah akademik tidak dibuat asal jadi. Karena, banyak sekali makam Raja Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh. Mereka takut, jika salah dalam menyusun dan memetakan naskah tersebut. "Alasan Pak Arif Fadillah tidak mau bekerja dengan kami karena lambat, naskah itu harus kita teliti secara seksama, makanya butuh waktu, kami tidak asal copy paste, begitu juga dalam pengerjaannya,  kami telah berutang pada seseorang Rp 7 juta," katanya tegas.

Tambah Ayi, saat Arif Fadillah menyuruh menghentikan penyusunan naskah itu, pembuatan naskah sudah mencapai 80 persen. Tinggal penyempurnaan. Begitupun, dari awal pengerjaan hingga 80 persen tidak ada sedikit dana talangan yang diberikan Arif Fadilah. Padahal, Mapesa sudah beberapa kali meminta dana talangan tersebut. Namun, saat mendatangi gedung DPRK tidak pernah ada kejelasan. "Waktu kita datang, suruh ketemu inilah, ketemu itulah. Ada 7 kali kami datang, namun selalu bertele-tele. Akhirnya, utang itu kami bayar secara sukarela dari anggota Mapesa," ungkap Ayi kecewa.

Setahu Ayi, tahun 2016 lalu, DPRK Banda Aceh ada memplot  dana Rp 20 juta untuk pembuatan naskah. Lalu, Mapesa dipanggil oleh Arif Fadillah, untuk mengerjakan proyek penyusunan naskah akademik itu, yang akan dipersiapkan untuk draf Qanun DPRK Banda Aceh. Ia juga mengatakan, seandainya naskah akademik situs sejarah itu diselesaikan, maka proyek IPAL yang sekarang menjadi polemik tidak akan terjadi.

Namun demikian, ia bersama Mapesa akan menyelesaikan naskah akademik tersebut tanpa melibatkan unsur pemerintah dan legeslatif di Aceh. Sebab, tidak ada guna melibatkan orang lain yang diketahuinya hanya pandai dalam berjanji namun tidak pernah menepati. Ia juga berjanji, setelah selesai naskah akademik disusun akan dipublikasikan kepada masyarakat secara gratis. Sebab menurutnya, Mapesa bukanlah lembaga wiralaba yang mencari keuntungan. Mapesa adalah wadah perkumpulan bagi mereka yang mempunyai hati nurani untuk menyelamatkan situs sejarah Aceh yang terus hilang. Ia juga berharap, setelah naskah akademik selesai akan dipergunakan bagi sekolah-sekolah di Aceh, tentang pelajaran sejarah. "Jadi jangan asik kita belajar Majapahit, padahal Aceh itu, rumah sejarahnya Indonesia," ulasnya.

Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh menyangkal tuduhan Mapesa. "Tidak ada saya batalkan. Hanya saja mereka tidak melanjutkan. Saya beberapa kali sudah ajak kembali. Tapi, sepertinya Mapesa belum bersedia untuk duduk bersama. Miss komunikasi, katanya melalui pesan WhatsApp pada media ini.

Namun, saat media ini meminta untuk diwawancarai atas tuduhan ini, ia tidak bersedia. Sebab menurutnya, sebelum bertemu dengan Mapesa, tidak tahu apa permasalahannya dan ia takut salah menjawab pertanyaan.  Kalau belum ketemu sama Mapesa, saya tidak bersedia," kata Arif Fadillah.

Malah, saat media ini mengaitkan penyusunan naskah akademik dengan pembangunan IPAL yang diketahui di atas kuburan raja di Gampong Pande, ia menjawab jangan tarik permasalahan di luar fungsi dan tujuan. "Makanya saya bilang, mau duduk dengan Mapesa biar semuanya jadi jelas," kata Arif, mengakhiri pesan melalui WhatsApp-nya.

Sebelumnya, pekerjaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Gampong Pande dan Gampong Jawa, Banda Aceh, telah menuai polemik. Diduga proyek itu dibangun atas kuburan para raja kesultanan Aceh Darussalam. Terkini, para keturunan raja-raja di Aceh juga mengunjungi proyek itu dan meminta pejabat berwenang di Aceh menghentikan proyek IPAL itu.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...