Breaking News

AMPD Bireuen Lakukan Aksi Demo Tolak Politik Uang

AMPD Bireuen Lakukan Aksi Demo Tolak Politik Uang
Penulis
Rubrik

Bireuen | Puluhan warga Bireuen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Bireuen, menggelar aksi damai di Gedung DPRK Bireuen, Senin (25/2/2019). Aksi demo damai itu mereka lakukan karena maraknya isu bagi-bagi uang untuk meraup suara pada Pileg, 17 April 2019 mendatang.

Di pintu masuk Gedung DPRK Bireuen, mereka membaca poin-poin tuntutannya. Pertama mendesak DPRK Bireuen memanggil pihak penyelenggara Pemilu terkait maraknya isu money politik berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen.

Lalu, DPRK Bireuen diminta menyurati Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bireuen, untuk mendeklarasi tolak money politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen khusunya dan Aceh umumnya.

“Mendesak DPRK Bireuen segera memanggil Ketua Partai politik lokal (Parlok) dan Partai politik nasional (Parnas) maupun perwakilan setiap caleg parpol untuk menandatangani petisi tolak politik uang pada pemilu 2019,” tegas pendemo.

Mendesak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen segera mengeluarkan fatwa bahayanya praktik money politik pada Pemilu 2019, berdasarkan kajian secara hukum syariah dan hukum negara kepada rakyat.

Pimpinan parlok dan parnas juga diminta harus memberi sanksi tegas kepada setiap caleg maupun simpatisan partainyabila kedapatan terbukti melakukan money politik di tengah masyarakat.

“Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu Bireuen, harus peka dan tegas menindaklanjuti setiap bentuk laporan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum terhadap aktor pelaku politik sampai ke pemerintah desa, sesuai aturan hukum Undang-Undang Pemilu Nomor 7/ 2017,” harapnya.

Selain itu, mendesak KIP Aceh, Bawaslu Aceh serta Kapolda Aceh, Kajati Aceh harus fokus dan komitmen memantau pemilu di Kabupaten Bireun, karena rawan kecurangan praktek politik seperti pada Pilkada tahun 2017.

Bawaslu musti melakukan sistem jemput bola mengenai ada temuan praktik money politik tanpa menunggu laporan dari bawah karena Panwas punya petugas tingkat panitia pengawas Kecamatan dan pengawas pemilu gampong. Penegak hukum Gakkumdu juga harus berani dan merespon menindak tegas pelaku money politik.

Setelah berorasi, pendemo diterima anggota Komisi A DPRK Bireuen yaitu, Muzakir, Rusyidi Mukhtar, M Jamil Daud, Faisal Hasballah, Mubaraq dan M. Nur.

Dewan menyebutkan, pihaknya akan segera memanggil dan mengajak penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KIP serta Gakkumdu Bireuen, untuk lebih peka dan tegas, menindaklanjuti setiap bentuk laporan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya Bireuen.***

Komentar

Loading...