Breaking News

Amnesti Internasional Indonesia Bawa Kasus Novel ke Amerika dan Badan PBB

Amnesti Internasional Indonesia Bawa Kasus Novel ke Amerika dan Badan PBB
Manager Advokasi Amnesty International Amerika Serikat (AI USA) untuk wilayah Asia Pasifik, Francisco Bencosme bersama Novel Baswedan (Foto: SinarHarapan.ID)

Jakarta | Amnesty International Indonesia membawa kasus kasus Novel Baswedan ke Negeri Paman Sam,  Amerika Serikat. Termasuk, pada sejumlah badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Informasi ini disampaikan Amnesti Internasional Indonesia melalui siaran pers pada media ini, Jumat (26/7/2019).

Ada tiga alasan mengapa kasus ini go internasional. Pertama sebut Amnesty International Indonesia, sama seperti isu pelanggaran HAM, kesetaraan jender, dan pemanasan global. Isu korupsi adalah isu global yang sangat penting.

“Kami menilai serangan yang ditujukan terhadap Novel Baswedan sangat memperlihatkan hubungan erat antara isu korupsi dan HAM. Bahkan selain Novel, ada banyak orang KPK yang mengusut korupsi di sektor sumber daya alam juga diserang dan diintimidasi. Kita perlu dukungan sebanyak mungkin, dari dalam dan luar negeri, untuk melawan serangan itu,”tegas Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Kedua, serangan terhadap Novel bukanlah masalah Novel semata, tetapi masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakkan HAM.

Ketiga, karena kasus Novel adalah ancaman terhadap siapa pun yang memperjuangkan tegaknya Negara hukum yang bebas korupsi maupun kekerasan dan pelanggran HAM. Di Kasus Novel, ancaman yang luar biasa yang bukan hanya ditujukan kepada aktivis yang biasanya berada di luar pemerintahan, tetapi juga pada setiap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan.

“Jadi, kasus Novel ini harus jadi pemersatu kerja sama komponen bangsa. bukan cuma aktivis anti korupsi, HAM, lingkungan dan kesetaraan jender tapi juga aktivis dan para penegak hukum dan pemerintahan,”ungkap Usman Hamid.

Nah, pada sesi dengar pendapat di Kongres AS beberapa hari lalu, Manajer Advokasi Amnesty International USA untuk Wilayah Asia Pasifik, Francisco Bencosme, menyampaikan kepada anggota kongres bahwa kasus Novel Baswedan di Indonesia masuk dalam kategori penyerangan terhadap pembala HAM yang bekerja di sektor anti korupsi di Indonesia.

Itu sebabnya, dalam catatan amnesty yang disampaikan ke Kongres AS, pembela HAM di Asia Tenggara mengalami penyerangan dengan pola yang sama yaitu, karena kerja-kerja mereka dan tidak ada penyelesaikan terhadap kasus-kasus penyerangan tersebut. “Senada dengan pola yang terjadi di Asia Tenggara, kasus Novel sudah berusia lebih dari 2 tahun namun belum ada satu pun pelaku yang diadili,” katanya.

Francisco menambahkan, kegagalan untuk menyelesaikan kasus Novel akan memperkuat kultur impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan ini berpotensi membawa dampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Tentunya pembacaan kasus Novel oleh Amnesty di Kongres AS kemarin,  baru langkah awal advokasi yang dilakukan Amnesty. Masih banyak langkah selanjutnya yang akan kita ambil, termasuk memberikan briefing per orangan kepada beberapa anggota Kongres AS, yang memiliki perhatian terhadap kasus Novel. Tujuannya, agar mereka mendapat gambaran menyeluruh terkait kasus tersebut,”jelas Usman Hamid.

Harapannya, minimal mereka masing-masing  bisa mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia dan mengutarakan perhatian mereka terhadap kasus Novel. Salah satunya adalah, memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus Novel.

“Amnesty International juga berharap agar Kongres Amerika Serikat akan membahas kasus penyerangan Novel Baswedan ketika berinteraksi dengan pemerintah atau parlemen Indonesia di masa yang akan dating,” jelas Usman Hamid.

Sebelumnya atau 17 Juli 2019, Amnesti Internasional Indonesia melalui siaran pers juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih penanganan kasus Novel dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) indenpenden dibawah Presiden.

“Presiden Joko Widodo harus secara proaktif dan segera mengambil inisiatif membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen setelah tim pakar yang dibentuk Polri gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan,” tulis Amnesty International Indonesia.

Menurut lembaga ini, temuan mereka gagal memberikan harapan baru bagi korban dan publik luas akan suatu terobosan baru bagi pengungkapan salah satu kejahatan yang paling disorot di Indonesia. “Temuan tim pakar mengecewakan mengingat tim tersebut sudah diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengungkap fakta dan data dibalik penyerangan Novel. Alih-alih menemukan pelaku ataupun identitas pelaku, tim tersebut menyematkan tuduhan yang tidak etis bagi seorang korban yang sedang mencari keadilan seperti Novel Baswedan,” kata Puri Kencana Putri Manager Kampanye Amnesty International Indonesia.

“Adalah tidak logis jika tim belum menemukan pelaku tapi malah sudah mempunyai kesimpulan terkait probabilitas di balik serangan Novel yaitu adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Terlebih saat konferensi pers siang tadi baik perwakilan Mabes Polri maupun tim pakar tidak mampu memberikan bukti atau penjelasan lebih lanjut terkait tuduhan tersebut,” tambah Puri Kencana Putri.

Probabilitas lain yang menjadi pertanyaan adalah keterangan tim pakar yang mengatakan bahwa serangan terhadap wajah Novel bukan dimaksudkan untuk membunuh tapi membuat korban menderita. “Keterangan ini seolah mau mendegradasi keseriusan kasus yang dialami Novel. Semoga pemahaman tersebut salah. Tapi jika benar ini bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk tidak terlalu serius mengungkap pelaku apalagi dalang dibalik penyerangan Novel,” kata Puri Kencana Putri. Kegagalan mengungkap kejahatan dan pelaku penyerangan terhadap investigator lembaga anti-korupsi negara (KPK) jelas akan memberikan efek negatif bagi agenda pemberantasan korupsi dan perlindungan para pembela HAM di Indonesia.

“Saat ini publik menanti adanya political will dari Presiden untuk menyelesaikan kasus Novel. Selama ini Presiden Jokowi selalu berdalih percayakan ke Polri. Tapi sudah 2 tahun berlalu dan juga sudah 6 bulan waktu yang dihabiskan, kita melihat mereka gagal mengungkap pelaku apalagi dalang di balik penyerangan Novel. Kasus Novel tidak boleh kembali ke titik nol di mana Bareskrim sebagai tim teknis yang ditunjuk Kapolri akan memegang kendali atas kasus Novel. Presiden tidak boleh tinggal diam. Publik menunggu Presiden Jokowi untuk berani mengambil keputusan membentuk TPGF Independen di bawah Presiden,” tutup Puri Kencana Putri.***

Komentar

Loading...