Kisruh Plt Tiga Lembaga Istimewa Aceh (bagian dua)

Kurniawan S, SH. LL.M: Alasan Pergub Lemah, Karena Hanya Produk Hukum Non Legislasi

Kurniawan S, SH. LL.M: Alasan Pergub Lemah, Karena Hanya Produk Hukum Non Legislasi
Surat Plt Gubernur Aceh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Akademisi hukum, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh dan Ketua Pusat Riset Ilmu Pemerintahan Unsyiah, Kurniawan S, S.H., LL.M berpendapat. Jika salah satu alasan Plt Gubernur Aceh menunjuk Plt Ketua MAA karena tak sesuai peraturan gubernur (Pergub). Maka alasan dan argumentasi hukum tadi sangat lemah.

“Dalam teori dan ilmu perundang-undangan termasuk penjelasan Prof. Dr. Jimly Assidiqie (buku Ilmu Perundang-undangan) disebutkan; Produk hukum yang bersifat non legislasi seperti Pergub, Perbup, Perwal, Permen, Peraturan Badan/Komisi dan peraturan lain yang sejenis, mrupakan peraturan pelaksanaan (delegated legislation),” ulas Kurniawan.

Itu sebabnya kata dia, perlu mendapat perhatian bersama bahwa, peraturan dengan jenis peraturan gubernur (Pergub), merupakan produk hukum yang bersifat non legislasi yaitu produk hukum yang dalam proses pembentukannya oleh gubernur, tanpa dipersyaratkan memerlukan persetujuan lembaga parlemen.

Pakar hukum Unsyiah Banda Aceh ini juga berpendapat. Sebagai sebuah peraturan pelaksanaan, maka peraturan yang bersifat non legislasi tadi (termasuk Peraturan Gubernur Aceh dalam kasus ini), hanya dapat dibentuk oleh pembentuknya, bilamana mendapatkan/diberi kewenangan secara atribusi (pemberian oleh peraturan perundang-undangan) oleh Jenis peraturan induk yang hirarkinya lebih tinggi (dalam kasus ini Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang SOTK MAA dan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat).

“Tanpa adanya pemberian kewenangan dari Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 tersebut untuk diatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua yang diatur dengan Peraturan Gubernur, maka secara hukum Gubernur tidak dibenarkan mengeluarkan Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan tersebut, kecuali ditentukan sebaliknya,” ungkap Kurniawan.

Kata dia. “Hemat saya kalau memang dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004, tentang pembentukan SOTK MAA maupun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat belum mengatur tentang mekanisme/tata cara pemilihan sebagaimana dikatakan pihak eksekutif melalui Biro Hukum. Seyogyanya yang perlu didorong adalah melakukan perubahan terhadap Qanun Aceh tersebut, bukannya eksekutif berencana mengeluarkan Pergub untuk mengatur mengenai Prosedur/Tata Cara mengenai pemilihan   Ketua MAA. Kecuali Qanun Aceh tersebut memberi atribusi dan mengamanatkan pengaturan tersebut dalam bentuk Pergub,” kritik Kurniawan.

Nah, berdasarkan amanat UU No. 11 Tahun 2006,  Jo Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat bahwa, lembaga istimewa Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga yang bersifat otonom dan independen. Karenanya secara yuridis, pengisian jabatan beserta kepengurusan dalam MAA ditentukan berdasarkan MUBES. “Gubernur secara hukum hanya diberi wewenang secara untuk melakukan pengukuhan,” ulas dia.

Jika eksekutif menilai bahwa Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja MAA maupun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tentang Lembaga Adat belum mengatur prosedur tekhnis mengenai tata cara pemilihan dan pengisian jabatan di lembaga MAA, maka yang perlu didorong eksekutif adalah, berkoordinasi dengan legislatif untuk melakukan perubahan terhadap Qanun Provinsi NAD No 3 Tahun 2004 Aceh tersebut. Tujuannya,  agar dapat memasukkan pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pengisian kepengurusan MAA, bukannya mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub). Begitu tulis Kurniawan dalam siaran persnya yang dikirim kepada media ini, Senin, 25 Februari 2019.***

Komentar

Loading...