Sidang Lanjutan Pembangunan Madrasah Terpadu

Ahli BKPP Sebut Negara Kelebihan Bayar Pada Rekanan

Ahli BKPP Sebut Negara Kelebihan Bayar Pada Rekanan
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Ermaji, Sp.AK, ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh menyebutkan. Dalam pembangunan Madrasah Terpadu (Madu) di Kota Sabang tahun 2005, negara telah kelebihan bayar pada rekanan hingga Rp 1,2 miliar. Kesaksian itu disampaikan Ermaji pada sidang lanjutan, di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kampung Baru, Banda Aceh, Kamis, (15/2/18).

Menurut Ermaji, terdakwa Dedi Gunawan yang merupakan Direktur PT Pemvad Kharisma selaku kontraktor pelaksana dan Ir Zahidi Irwanda, Direktur Utama PT Donya Lestari Consultant (konsultan perencana), mengajukan amprahan setiap tahun dari tahun 2005 hingga 2011, sesuai dengan kontrak. Padahal, pekerjaannya tidak dilakukan 100 persen sesuai dengan kontrak.

Cerita Ermaji, BPKP Aceh membutuhkan waktu hingga 15 hari untuk mengaudit kerugian negara dalam kasus tersebut. Perhitungan itu dimulai dari memeriksa dokumen pembayaran, meliputi SP2D dan SPM. Kemudian, auditor BPKP juga memeriksa laporan ahli fisik, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta surat-surat yang menerangkan tentang pekerjaan tersebut.

“Kita periksa itu tahun 2014, awalnya kita dari BPKP saja yang mengaudit. Lalu, keputusannya harus melakukan audit bersama–sama dengan tim teknis Pekerjaan Umum (PU) Sabang. Akhirnya, kita simpulkan kerugian negara atau lebih bayar sebesar Rp 1,2 miliar lebih,” ungkap  Ermaji di depan Majelis Hakim Ainal Mardhiah, SH.MH (ketua) didampingi Supriadi, SH dan Fathan Ryadhi, SH (anggota).

Ermaji juga menjelaskan, perbedaan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan  BPKP Aceh, dengan tim teknis PU Kota Sabang. Menurutnya, BPKP Aceh hanya menghitung kelebihan bayar sesuai dengan uang yang dikeluarkan negara. Tapi, tim teknis PU Kota Sabang, menghitung pekerjaan fisik yang sedang dan telah dikerjakan. “Kalau tim teknis PU Kota Sabang menyimpulkan sebesar Rp 1,6 miliar lebih. Tapi, kalau kami di BKPP sebesar Rp 1,2 miliar lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, pada media ini  Dedi Gunawan mengungkapkan, proyek pekerjaan pembangunan Madrasah Terpadu (Madu) di Kota Sabang, dimulai sejak 2005. Lalu, pada tahun 2013 dilakukan penyidikan oleh Kejari Kota Sabang. ”Artinya setelah 9 tahun baru diperiksa, tentu bangunan sudah termakan waktu dan banyak item-item pekerjaan yang sudah hilang,” jelasnya.

Sebelumnya, pembangunan Madrasah Terpadu tahun 2005 itu, diduga tidak dibangun sesuai dengan gambar perencanaan. Sebab banyak pekerjaan ditiadakan. Sebut saja pembangunan drainase dan pengadaan anti petir yang tidak diadakan rekanan. Sehingga, perbuatan tak elok ini diendus Kejari Kota Sabang tahun 2013 untuk tahap lidik.

Lantas, Februari 2014 penyidik Kejari Sabang telah meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan, dengan surat perintah penyidikan dengan nomor surat Print-39/N.1.11/Fd.1/02/2014, tanggal 24 Februari 2014.

Pada peningkatan status itu, peyidik Kejari Sabang bahkan sudah menetapkan Zahidi dan Dedi sebagai tersangka. Baru, bulan November 2017, Kejari Kota Sabang benar-benar menahan Dedi Gunawan dan Ir Zahidi Irwanda, hingga dihadapkan pada meja hijau.

Menurut Jaksa Kejari Kota Sabang, keduanya telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), huruf a,b ayat (2),(3) undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 jo pasal 64 KUHPidana.

Dedi Gunawan merupakan Direktur PT Pemvad Kharisma (kontraktor pelaksana), dan Ir Zahidi Irwanda, Direktur Utama PT Donya Lestari Consultant yang menjadi konsultan perencana, telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum. Dan, turut serta ikut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.***

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...