Ini Kata Pimpinan DPRA Teuku Irwan Djohan Terkait Rencana Kampus IPDN di Aceh

Ikuti Saja Arahan Kemendagri

Ikuti Saja Arahan Kemendagri
Teuku Irwan Djohan/Foto Dok
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Setelah diminta pendapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Demokrat H. Dalimi, SE, Ak terkait pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kini, giliran Wakil Ketua DPRA dari Partai NasDem Teuku Irwan Djohan menyampaikan tanggapannya.

Di ruang kerjanya, kKantor DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Kamis sore (04/01/2018)  lalu, Teuku Irwan Djohan mengatakan. Sebagai orang Aceh dan pimpinan DPRA, ia berharap Kampus IPDN regional itu dibangun di Aceh.  “Harapan saya adalah Kampus IPDN regional ini jadi dibangun di Aceh,” ujarnya.

Menurut Irwan Djohan, agar kampus IPDN itu  jadi dibangun di Aceh, karena dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, pendirian Kampus tersebut juga urusan internalnya IPDN serta Kemendagri, maka ikuti saja arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Agar dibangun di Aceh maka kita ikuti saja bagaimana arahan dari pihak Kemendagri, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan tim dari IPDN, mereka sudah lihat Sabang, sudah lihat beberapa titik di Aceh Besar, ada Blang Bintang, ada Jantho bahkan ada Kuta Malaka, kemudian melihat di Bireuen. Mereka sudah punya data, sehingga Sabang tidak jadi  karena lahan tidak mencukupi,” kata Teuku Irwan Djohan.

Lanjutnya, Aceh Besar menurut mereka lebih tepat di Jantho, dibandingkan Blang Bintang atau Kuta Malaka. Kemudian tim juga sudah tinjau Bireuen, jadi sekarang alternatifnya tinggal di Kabupaten Bireuen atau Kabupaten Aceh Besar, yaitu di Jantho.

“Data sudah mereka bawa pulang ke Jakarta, sudah disampaikan oleh tim IPDN dalam rapat di Kemendagri yang dihadiri Menteri dan Sekjen Kemendagri. Dan apapun keputusan pihak Kemendagri nantinya, berdasarkan hasil survei mereka di Aceh, itu yang harus kita setujui dan sepakati,” ujar kader NasDem itu.

Kata Irwan Djohan, apakah  hasil surveinya di Jantho atau di Bireuen. Kalau mereka minta di Jantho karena Jantho lebih tepat, maka Irwan Djohan berharap Pemerintah Aceh menyepakatinya, supaya 2018 segera bisa dibangun Kampus IPDN tersebut.

Menurut informasi yang diketahui Irwan Djohan, anggaran untuk tahap pertama pembangunan Kampus IPDN bersumber dari APBN 2018,  sekitar Rp 600 miliar. “Itu baru tahap pertama, total empat tahap yang saya ketahui demikian,” sebut pimpinan DPRA dari daerah pemilihan Aceh Besar, Banda Aceh dan Kota Sabang itu.

Sebaliknya, kata Teuku Irwan Djohan, kalau hasil surveinya nanti di Bireuen, maka mungkin tidak bisa langsung dibangun pada 2018. Karena 2018 dengan catatan harus ada proses pembebasan lahan terlebih dahulu. “Iya, saya pribadi menyetujui itu dan menghimbau masyarakat Aceh semuanya untuk mendukung keputusan tersebut. Terutama masyarakat dan Pemerintah  Aceh Besar. Kalau keputusan IPDN itu dibangun di Bireuen,” ujarnya.

Saat diminta pendapatnya dimana lokasi Kampus IPDN yang lebih strategis, Teuku Irwan Djohan mengaku tidak bisa memberi penjelasan. “Saya tidak bisa menjawab dimana yang lebih strategis karena saya bukan pakar. Apalagi IPDN saya tidak memahami,” katanya.

Lalu tutur Irwan Djohan, jika nanti Pemerintah memutuskan apakah Jantho atau di Bireuen. Kemudian Pemerintah Aceh menolak keputusan tersebut atau mengintervensi keputusan IPDN, maka besar kemungkinan IPDN akan gagal dibangun di Aceh.

“Kalau misalnya diputuskan di Jantho kemudian Pemerintah Aceh menolak, memaksa di Bireuen, maka kemungkinan besar akan dipindahkan ke Kalimantan. Begitu juga sebaliknya, kalau IPDN memutuskan di Bireuen, kemudian Pemerintah Aceh Besar menolak, kemudian ini menjadi gaduh, sehingga Aceh dianggap tidak siap, daripada ribut maka dipindahkan ke Kalimatan Selatan yang sudah mengirim surat kesiapan mereka untuk dibangunnya Kampus IPDN regional di Kalimatan Selatan,” kata Irwan Djohan.***

Komentar

Loading...