Aceh Timur Laksanakan Musrenbang Tahun Anggaran 2020

Aceh Timur Laksanakan Musrenbang Tahun Anggaran 2020
Penulis
Sumber
Mahyuddin (Aceh Timur/Kota Langsa)

Aceh Timur | Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat Musrenbang, merupakan forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tujuannya, untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Karena itulah, perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa, kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Aceh yang diwakili oleh Kabid P2EK Martunis, ST, DEA. Katanya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan cara perencanaan partisipatif yang diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sebab,sebuah rancangan rencana harus dibahas dan dikembangkan bersama dengan semua pemangku kepentingan yang berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah dan lain-lain.

"Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai integral dari pembangunan nasional berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan," sebut Martunis di Kota Idi, Selasa (19/3/2019), dalam acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPK Aceh Timur.

Ia menambahkan, dalam kontek pembangunan berkelanjutan, Aceh memiliki kemampuan fiskal yang tinggi, tetapi masih memiliki banyak permasalahan dalam pembangunan yang tidak terselesaikan. "Sampai saat ini, Aceh masih menghadapi beberapa kendala utama yang harus dituntaskan diantara lain, masih tingginya tingkat kemiskinan yakni 15,68% dan ini merupakan angka tertinggi di Sumatera. Angka pengangguran sebesar 6,36% dan angka ini merupakan tertinggi kedua di Sumatera dan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota terendah keempat di Sumatera maupun rendahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,43%. Itumerupakan angka terendah ketiga untuk Sumatera," ulasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un dalam mengatakan. Musrembang RKPK Aceh Timur Tahun Anggaran 2020, merupakan musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Timur. Tujuannya, untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang harus dapat diselesaikan secara bersama-sama antar lembaga pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Dalam forum ini, Wakil Bupati Aceh Timur juga menginstruksikan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memperioritaskan usulan program/kegiatan serta pokok-pokok pikiran anggota DPRK Aceh Timur sebagai konsolidasi/penguatan program dan kegiatan prioritas hasil Musrembang Gampong dan Musrembang Kecamatan Tahun 2019. Semua itu dimasukkan dalam usulan Rencana Kerja Perangkat daerah untuk Tahun Anggaran 2020 melalui berbagai sumber pendanaan baik yang bersumber dari APBK, APBA maupun APBN.

"Karena itu, Pemerintah Kabupaten Acerh Timur berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melalui Kepala Bappeda Aceh untuk dapat mengawal usulan-usulan program/kegiatan dari Kabupaten Aceh Timur agar terakomodir baik dari sumber dana APBA, APBN atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Sebab, usulan kegiatan yang sudah diusulkan ke provinsi ini, merupakan usulan yang sangat dibutuhkan masyarakat Aceh Timur," harapnya, Selasa (19/3/2019).

Hadir dalam acara Musrembang Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 di Aula Serbaguna ini antara lain, aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, tokoh agama, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah dan lainnya.***

Komentar

Loading...