Breaking News

Abdullah Saleh: Persoalan Bendera Harus Selesai dan Berkibar!

Abdullah Saleh: Persoalan Bendera Harus Selesai dan Berkibar!
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dua tiang bendera berdiri kokoh di depan Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh. Usianya juga tergolong lama sebab menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Sayangnya, satu unit tiang yang rencananya untuk mengibarkan Bendera Aceh itu sudah lama dibangun oleh Sekretariat DPRA atau pada 2014 lalu.

Namun, hingga Agustus 2017, tiang tersebut belum dapat digunakan. Padahal, persoalan status bendera dan lambang Aceh kian kuat setelah Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan judicial review yang dilakukan Safaruddin YARA.

Mantan anggota Komisi A DPRA periode 2009-2014, Abdullah Saleh, yang kini menjabat Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Senin (28/8/2017) mengatakan, dari dulu, sebenarnya Qanun Bendera dan Lambang Aceh tidak ada masalah secara hukum. “Aspek yuridisnya sudah selesai. Dulu, sempat mencuat persoalan ini. Beda cara pandang antara Aceh dengan Jakarta,” ujar Abdullah Saleh.

Polemik bendera dan lambang kala itu juga sempat diadakan dialog-dialog hingga ada kebijakan untuk menahan diri alias cooling down. “Masalah hukum sudah selesai. Tinggal hanya persoalan psikologis saja. Cooling down itu kebijakan, bukan persoalan hukum,” sebut Abdullah Saleh, Senin (28/8).

Abdullah Saleh juga mengaku heran, cooling down sampai tiga hingga empat tahun. Namun, kata Abdullah Saleh, posisi Qanun Bendera dan Lambang Aceh kian kuat dengan ditolaknya judicial review yang diajukan YARA ke Mahkamah Agung. “Posisi Qanun Bendera dan Lambang semakin kuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung tentang judicial review yang diajukan oleh YARA, ternyata Mahkamah Agung menolak,” kata Abdullah Saleh.

Bukan hanya itu, menurut Abdullah Saleh, posisi qanun tersebut juga semakin kuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal sengketa kewenangan. Maka, dengan putusan MK tersebut terkait produk hukum daerah, itu bukan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Setelah ada putusan MK, Menteri Dalam Negeri tidak punya kewenangan untuk membatalkan produk hukum di daerah,” ujar Abdullah Saleh.

Sedangkan persoalan pengibaran bendera, diakui Abdullah Saleh, perlu komunikasi lebih lanjut. “Saya menyarankan, kebijakan ke depan kita komunikasikan dulu. Termasuk DPRA akan mengkomunikasikan masalah ini dengan Gubernur Aceh,” ujarnya.

Lanjut Abdullah Saleh, “Kita duduk bersama sehingga tidak terkesan radikal. Sikap ini perlu dikomunikasi lagi, terutama antara legislatif dengan eksekutif Aceh. Persoalan bendera harus selesai dan harus berkibar,” tegas dia.***

Komentar

Loading...