Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Menuju DPD 2019

Abdullah Puteh Terancam Gagal Nyaleg

Abdullah Puteh Terancam Gagal Nyaleg
Klikkabar.com

Banda Aceh | Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh terancam menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu Legislatif 2019. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan Peraturan KPU tentang larangan nyaleg bagi mantan narapidan koruptor.

Abdullah Puteh merupakan mantan narapidana koruptor. Dia divonis penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 11 April 2005, karena terbukti melakukan korupsi pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar saat menjabat Gubernur Aceh Periode 2000-2004. Namun, baru-baru ini Abdullah Puteh mendaftarkan diri sebagai calon DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh.

Dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 yang dikirim pada Kemenkum HAM RI, Senin pekan lalu, KPU tetap mencantumkan Pasal 7 Ayat 1 Huruf H yang berisi bahwa calon anggota legislatif, bukan bekas terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Dalam pasal 60 ayat 1 huruf (j) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencalonan caleg DPD tersebut, KPU juga memasukkan klausul yang melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota DPD.

Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan akan menolak mengundangkan PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat aturan tentang larangan bagi bekas terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di pemilu.

Yasonna mengatakan, hak politik seseorang bisa dihilangkan atau dicabut jika melalui keputusan pengadilan. KPU tidak berwenang menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri di pemilu. Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang seorang bekas terpidana korupsi mencalonkan diri.

Sementara, KPU berpendapat, proses pengundangan di Kemenkum HAM hanya bersifat administratif. Selanjutnya, adalah wewenang KPU sendiri menetapkan PKPU itu memalui rapat pleno. “Draf PKPU itu hanya tinggal diundangkan. Fungsi pengundangan ini, berkaitan dengan administrasi saja,” tegas Komisioner KPU, Arief Budiman pada awak media di Jakarta Senin pekan lalu.***

Komentar

Loading...