Breaking News

30 Anggota DPRK Banda Aceh Dilantik, Sejumlah Agenda Kerja Menanti

30 Anggota DPRK Banda Aceh Dilantik, Sejumlah Agenda Kerja Menanti
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Hari ini, Rabu, 11 September 2019, 30 anggota Dewan Perwakikan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Periode 2019-2024 resmi dilantik.

Pelantikan dan sumpah jabatan ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK, Banda Aceh, dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Ainal Mardhiah. 

Dari 30 kursi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki lima kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) lima kursi, Demokrat lima kursi, Gerindra empat kursi, NasDem tiga kursi, Golkar tiga kursi, Partai Aceh dua kursi, PPP dua kursi dan PNA satu kursi.

Dari jumlah 30-an tadi, ada beberapa anggota lama. Misal, Daniel Abdul Wahab yang sempat mengundurkan diri jelang Pileg karena berpindah dari PKPI ke Partai NasDem serta Farid Nyak Umar yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon Wakil Wali Kota Banda Aceh. Selain itu, juga terdapat beberapa wajah lama dari Partai Golkar serta PAN.

Sedangkan, anggota DPRK Banda Aceh perempuan diisi empat orang, yaitu Syarifah Munira dari partai PPP (wajah lama) dan Devi Yunita serta Tati Meutia Asmara (PKS), Kasumi Sulaiman (Golkar). Selain itu, ada Tuanku Muhammad dari PKS yang menjadi anggota dewan termuda.

Pelaksana Tugas Gunernur Aceh, Nova Iriansyah diwakili Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan. Sebagai wakil rakyat di legislatif berbagai tugas penting sudah menanti. Terutama dalam menuntaskan agenda reformasi, menegakkan supremasi, mendorong terciptanya pemerintah bersih dan menjalankan agenda otonomi khusus.

“Sebagai anggota legislatif diharapkan memiliki obligasi moral untuk menuntaskan agenda ini. Jangan sampai justru kita yang memperlambat jalannya perubahan itu. Sehingga kepercayaan rakyat kepada legislatif dan eksekutif menjadi luntur,” harapnya.

Karena itu, sebagai wakil rakyat diharapkan mampu melahirkan momentum perubahan melalui tiga ruang gerak. Yaitu, melalui sikap kritis dan kecermatan dalam membahas regulasi lokal untuk melindungi kepentingan masyarakat demi terwujudnya cita cita pembangunan.

“Regulasi ini dimenifestasikan dalam bahasan qanun sebagai aturan yang berlaku di daerah kita. Jangan pernah ragu meminta pendapat rakyat terkait hal-hal yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Disamping itu, perlu juga mendengar pikiran para ahli dan memantau informasi melalui teknologi informasi untuk memperkaya wawasan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar benar sesuai kepentingan pembangunan dan suara rakyat.

“Berkaitan dengan kewenangan dalam penyusunan anggaran, pembahasanya harus dilakukan secara akurat, trasnparan dan akuntabel. Kami juga beraharap, anggota dewan mendukung selesainya pembahasan APBK tepat waktu. Sehingga program pembangunan selesai di awal tahun,” tutupnya.***

Komentar

Loading...